“Di Indonesia, keadaan memaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Akan tetapi, KUHPer tidak memuat ketentuan umum mengenai keadaan memaksa, seperti definisi atau ruang lingkupnya.” Keadaan memaksa, atau ‘force majeure’ dalam Bahasa Inggris, didefinisikan dalam kamus hukum Merriam-Webster (1996) sebagai suatu paksaan besar atau paksaan yang tidak dapat diatasi, atau suatu kejadian (seperti perang, […]
“Uji Tuntas Hukum dibutuhkan pada Pendaftaran E-Money untuk memastikan keabsahan aspek legalitas perusahaan, tidak dalam kondisi wanprestasi, tidak ada permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketaatan lainnya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.” Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan surat pernyataan dan jaminan berdasarkan laporan uji tuntas […]
“Pihak yang terikat dengan perjanjian pinjaman berhak melakukan pengalihan hutang atau piutang oleh salah satu dari tiga cara pengalihan berdasarkan undang-undang hukum perdata Indonesia. Mengingat aspek yang berbeda dari tiga, para pihak bebas untuk memilih cara apapun yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Dalam hukum kontrak, pihak yang terikat oleh perjanjian secara hukum berhak untuk […]
Berlangganan buletin kami atau ikuti sosial media kami untuk tetap mendapat kabar terbaru.
KANTOR
Epiwalk 5th Floor Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area.
Jl. Epicentrum Tengah No.2.
HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950.
MOBILE (+62) 0811 877 216
TELEPON (021) 2994 1392
EMAIL info@gaffarcolaw.com
