Temukan wawasan melalui kasus-kasus kami yang menantang.

Surat Edaran nomor 7 dari 2020 tentang kriteria dan persyaratan untuk perjalanan dalam periode adaptasi normal baru menuju produktif dan aman dari Corona virus penyakit 2019 (COVID-19) masyarakat.

Satuan tugas percepatan tanggap Indonesia-19 Satgas telah mengeluarkan Surat Edaran baru sebagai pedoman nasional dan referensi yaitu CL No. 7 dari 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan dalam periode adaptasi normal baru menuju produktif dan aman dari penyakit virus Corona 2019 (Covid-19) masyarakat.

Baca Lebih Lanjut »

Penghambatan Penyebaran COVID-19 melalui E-court dan Social Distancing

“Dalam pengaturan mengenai persidangan pengadilan oleh SEMA 1/2020, dinyatakan bahwa persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi, atau persidangan secara elektronik” Bermula dipenghujung tahun 2019, telah terjadi penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus (“COVID-19”). Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (“WHO”) telah menyatakan bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai wabah pandemik. Sampai dengan saat ini lebih dari 858.000 kasus COVID-19 dilebih dari 200

Baca Lebih Lanjut »

Keadaan Memaksa dari Sudut Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Di Indonesia, keadaan memaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Akan tetapi, KUHPer tidak memuat ketentuan umum mengenai keadaan memaksa, seperti definisi atau ruang lingkupnya.” Keadaan memaksa, atau ‘force majeure’ dalam Bahasa Inggris, didefinisikan dalam kamus hukum Merriam-Webster (1996) sebagai suatu paksaan besar atau paksaan yang tidak dapat diatasi, atau suatu kejadian (seperti perang, mogok buruh, atau cuaca ekstrim) atau suatu akibat yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Dalam

Baca Lebih Lanjut »

Uji Tuntas Hukum pada Pendaftaran E-Money

“Uji Tuntas Hukum dibutuhkan pada Pendaftaran E-Money untuk memastikan keabsahan aspek legalitas perusahaan, tidak dalam kondisi wanprestasi, tidak ada permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketaatan lainnya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.” Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan surat pernyataan dan jaminan berdasarkan laporan uji tuntas hukum sebagai bagian dari proses pendaftaran izin. Secara umum, untuk mendapatkan Izin Uang Elektronik, baik

Baca Lebih Lanjut »

Subrutasi, Cessie, dan Novasi terkait perjanjian pinjaman

“Pihak yang terikat dengan perjanjian pinjaman berhak melakukan pengalihan hutang atau piutang oleh salah satu dari tiga cara pengalihan berdasarkan undang-undang hukum perdata Indonesia. Mengingat aspek yang berbeda dari tiga, para pihak bebas untuk memilih cara apapun yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Dalam hukum kontrak, pihak yang terikat oleh perjanjian secara hukum berhak untuk mentransfer hutang atau piutang mereka kepada pihak lain untuk berbagai tujuan. Di Indonesia, hukum kontrak

Baca Lebih Lanjut »