Temukan wawasan melalui kasus-kasus kami yang menantang.

“Di Indonesia, keadaan memaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Akan tetapi, KUHPer tidak memuat ketentuan umum mengenai keadaan memaksa, seperti definisi atau ruang lingkupnya.” Keadaan memaksa, atau ‘force majeure’ dalam Bahasa Inggris, didefinisikan dalam kamus hukum Merriam-Webster (1996) sebagai suatu paksaan besar atau paksaan yang tidak dapat diatasi, atau suatu kejadian (seperti perang, mogok buruh, atau cuaca ekstrim) atau suatu akibat yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan. Dalam

“Pihak yang terikat dengan perjanjian pinjaman berhak melakukan pengalihan hutang atau piutang oleh salah satu dari tiga cara pengalihan berdasarkan undang-undang hukum perdata Indonesia. Mengingat aspek yang berbeda dari tiga, para pihak bebas untuk memilih cara apapun yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Dalam hukum kontrak, pihak yang terikat oleh perjanjian secara hukum berhak untuk mentransfer hutang atau piutang mereka kepada pihak lain untuk berbagai tujuan. Di Indonesia, hukum kontrak