Discover insight through our challenging cases.

Uji Tuntas Hukum pada Pendaftaran E-Money

“Uji Tuntas Hukum dibutuhkan pada Pendaftaran E-Money untuk memastikan keabsahan aspek legalitas perusahaan, tidak dalam kondisi wanprestasi, tidak ada permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketaatan lainnya dengan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan surat pernyataan dan jaminan berdasarkan laporan uji tuntas hukum sebagai bagian dari proses pendaftaran izin. Secara umum, untuk mendapatkan Izin Uang Elektronik, baik sebagai Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Switching, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, diharuskan untuk memenuhi persyaratan aspek umum dan aspek kelayakan.

I. Tujuan dan Prosedur Uji Tuntas Hukum

Secara umum, tujuan uji tuntas cukup sederhana, yakni untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum dari Perusahaan dan ketaatannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, tidak seperti prosedur hukum pada umumnya, uji tuntas tidak memiliki pengaturan yang spesifik. Hal ini berarti proses uji tuntas dapat berbeda-beda tergantung dengan sifat dari transaksi yang membutuhkan uji tuntas tersebut, namun sebagai panduan umum untuk uji tuntas hukum, pada umumnya dapat merujuk kepada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Keputusan HKHPM No. KEP. 02/HKHPM/VIII/2018 sets out some standards for legal due diligence process about stock exchange transactions however it applies to legal due diligence procedure in general. Berdasarkan peraturan ini, suatu proses uji tuntas dapat dipisahkan menjadi tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, para konsultan hukum yang bertanggung jawab untuk proses uji tuntas memulai dengan membentuk tim kerja untuk proses uji tuntas tersebut. Para konsultan hukum juga perlu menentukan dokumen-dokumen yang akan diperiksa serta menentukan jadwal untuk keseluruhan proses. Dalam hal terdapat dokumen-dokumen sensitif, dianjurkan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian kerahasiaan.
Tahap berikutnya, pelaksanaan, melibatkan pemeriksaan fakta material yang terkait dengan transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan melalui tanya jawab, kunjungan ke lokasi, konfirmasi (cross checking) dengan pihak otoritas, dan dengan permintaan informasi dari lembaga resmi terkait.
Tahap terakhir, pengawasan, hanyalah merupakan tambahan, dimana para konsultan hukum dapat menunjuk asisten untuk membantu proses uji tuntas dengan pengawasan dari konsultan hukum. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan di bawah Partner kantor hukum menjadi tanggung jawab dari Partner.

II. Aspek Uji Tuntas Hukum pada Pendaftaran E-Money

Selain aspek kelayakan, Perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan dan Jaminan disertai dengan laporan uji tuntas kepada Bank Indonesia. Dengan kata lain, materi dalam Surat Pernyataan dan Jaminan tersebut harus diakui valid secara hukum oleh konsultan hukum professional dan independen sebelum dapat diterima oleh Bank Indonesia. Materi tersebut mencangkup informasi berikut:

a. Perusahaan tersebut (baik bank maupun lembaga selain bank) telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Perusahaan tersebut tidak dalam kondisi wanprestasi (default), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan/atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha;
c. Tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia; dan
d. Perusahaan menjamin untuk:

1. Tunduk kepada hukum dan peraturan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak-pihak terkait;
2. Menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik;
3. Menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia;
4. Tidak memindahkan lokasi kantor pusat di Indonesia ke negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik di Indonesia; dan
5. Memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan Uang Elektronik.

Author: Benedictus Giovanni / Latifah Kusumawardani

Gaffar & Co., Indonesian Boutique Law Firm which specializing and focus on commercial law areas includes capital market and financial services.

For further queries and information, contact us:
+62- 5080 6536 | info@gaffarcolaw.com | www.gaffarcolaw.com

Share on linkedin
LinkedIn