Keadaan Memaksa dari Sudut Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata

“Di Indonesia, keadaan memaksa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Akan tetapi, KUHPer tidak memuat ketentuan umum mengenai keadaan memaksa, seperti definisi atau ruang lingkupnya.” Keadaan memaksa, atau ‘force majeure’ dalam Bahasa Inggris, didefinisikan dalam kamus hukum Merriam-Webster (1996) sebagai suatu paksaan besar atau paksaan yang tidak dapat diatasi, atau suatu kejadian (seperti perang, … Baca Selengkapnya Keadaan Memaksa dari Sudut Pandang Kitab Undang-undang Hukum Perdata