Discover insight through our challenging cases.

Penghambatan Penyebaran COVID-19 melalui E-court dan Social Distancing

“Dalam pengaturan mengenai persidangan pengadilan oleh SEMA 1/2020, dinyatakan bahwa persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi, atau persidangan secara elektronik”

Bermula dipenghujung tahun 2019, telah terjadi penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus (“COVID-19”). Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (“WHO”) telah menyatakan bahwa COVID-19 dikategorikan sebagai wabah pandemik. Sampai dengan saat ini lebih dari 858.000 kasus COVID-19 dilebih dari 200 negara, dan sebanyak 42.158 orang telah kehilangan nyawanya. Adapun kemudian WHO menyatakan bahwa setiap negara perlu untuk memulai dan meningkatkan mekanisme keadaan darurat atas COVID-19.

Berkenaan dengan hal itu, Presiden Republik Indonesia telah secara resmi mengumumkan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan bencana nasional (bencana non-alam). Menindaklanjuti instruksi tersebut, kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia telah menyusun kebijakan yang diberlakukan bagi aparatur sipil negara demi menghambat penyebaran COVID-19, seperti Surat Edaran Kementerian Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19.

Oleh karena kodrat virus yang menyebar dengan cara penularan, penanggulangan yang tepat atasnya adalah dengan menjaga jarak antara seorang dengan yang lainnya, atau yang dikenal dengan social distancing. Acara dan kegiatan lainnya yang menyebabkan kerumunan dianggap membahayakan masyarakat secara umum, termasuk prosedur persidangan di pengadilan.

Sebelum mewabahnya COVID-19, prosedur persidangan di pengadilan telah dimungkinkan untuk dilakukan secara elektronik, atau e-court, dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma 1/2019”).

Dalam Perma 1/2019, yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik atau adalah serangkaian proses penerimaan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen untuk setiap tahap persidangan dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. Sementara itu, yang dimaksud dengan persidangan secara elektronik atau e-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyimpulkan dari definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Perma 1/2019 memungkinkan masyarakat untuk beracara di pengadilan tanpa harus menghadiri ruang sidang secara langsung. Seluruh tahapan persidangan, termasuk pemeriksaan dan tahap mengadili dapat dilaksanakan secara elektronik. Selain itu, Pasal 3 dari peraturan tersebut juga menyatakan bahwa proses persidangan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali juga dapat dilaksanakan secara elektronik, selama persidangan tingkat pertama sudah dilaksanakan secara elektronik.

Mengingat upaya penghambatan penyebaran COVID-19 dengan social distancing, Sekretaris Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (“SEMA 1/2020”). Surat Edaran tersebut mengatur mengenai sistem kerja hakim dan aparatur yang bekerja di lingkup pengadilan, persidangan pengadilan, penyelenggaraan kegiatan, dan perjalanan dinas.

Dalam pengaturan mengenai persidangan pengadilan oleh SEMA 1/2020, dinyatakan bahwa persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi, atau persidangan secara elektronik. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Perma 1/2019 yang menyatakan bahwa hanya perkara-perkara tersebut yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Untuk persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat, SESMA 1/2020 menyatakan tetap harus dilangsungkan secara konvensional dengan tatap muka.

Sebagai upaya pelaksanaan social distancing selama bencana COVID-19, SESMA 1/2020 memberikan kewenangan bagi majelis hakim untuk melakukan penundaan persidangan. Akan tetapi, penundaan persidangan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama untuk perkara pidana. Proses pengadilan untuk perkara pidana meliputi proses penahanan atas terdakwa. Apabila proses persidangan terus ditunda, terdapat kemungkinan masa penahanan terdakwa sudah habis sementara persidangan belum selesai. Hal ini dinilai akan menyebabkan kerugian bagi penuntut umum dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk persidangan yang tetap dilangsungkan, SEMA 1/2020 memberikan kewenangan bagi majelis hakim untuk menentukan pembatasan jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang. Kewenangan ini diharapkan dapat meminimasi risiko penyebaran COVID-19, selama acara persidangan tetap berlangsung di pengadilan.

Penulis: Yohana Veronica Tanjung

Gaffar & Co. adalah Kantor Hukum Indonesia yang fokus dalam menangani permasalahan hukum anda, khususnys pada bidang Hukum Bisnis, termasuk penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.

Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
+62811 877 216 | +62 21 5080 6536 | info@gaffarcolaw.com | www.gaffarcolaw.com

Share on linkedin
LinkedIn